Ini Saran Ma'ruf Amin untuk Pertumbuhan Ekonomi Indonesia

Ini Saran Ma'ruf Amin untuk Pertumbuhan Ekonomi Indonesia

Bakal cawapres KH Ma'ruf Amin mengatakan perekonomian Indonesia harus semakin maju. Menurut Ma'ruf, Indonesia harus menerapkan sistem baru yang disebutnya dengan 'Arus Baru Ekonomi Indonesia'.

"Saya ingin ekonomi nasional kita dibangun dengan dasar Pancasila, terutama sila kelima. Yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Untuk itu saya mengusung isu namanya 'Arus Baru Ekonomi Indonesia'," kata Ma'ruf Amin saat menghadiri Dialog Kebangsaan di Hotel Mahkota, Pontianak, Kalimatan Barat.

Ma'ruf Amin menerangkan 'Arus Baru Ekonomi Indonesia' yaitu pertumbuhan ekonomi nasional yang isinya menghilangkan dan menghapus disparitas atau kesenjangan. Mulai dari kesenjangan orang kaya dan orang miskin, kesenjangan antara daerah hingga kesenjangan produk lokal dan produk global. Tour Murah

Dia mengatakan saat ini produk lokal Indonesia dinilai kurang bersaing dengan produk global. Sehingga terjadi kejomplangan antara produk impor dan ekspor di Indonesia.

"itu yang harus dihilangkan (disparitas atau kesenjangan)," tambahnya.

Kemudian, Ma'ruf pun mencontohkan produksi cokelat di Sulawesi Selatan yang disebut harganya hanya Rp 1.000. Namun, ketika cokelat itu sudah berada di Singapura harganya menjadi Rp 20.000.

"Seperti produk cokelat di Sulsel itu harganya hanya Rp 1.000 setelah ke Singapura jadi Rp 20.000, itu ada Rp 19.000 nilai tambah yang diambil oleh Singapura. Ini harusnya justru diberikan kekuatan pada daerah itu yang harusnya pemerintah hadir untuk memberikan nilai tambah," tuturnya.

Ma'ruf mengatakan pemerintah harus hadir dalam menambah nilai jual produk-produk lokal Indonesia. Menurutnya salah satu caranya dengan menjalin kemitraan-kemitraan dan memaksimalkan kebijakan yang ada.

"Fondasinnya sudah dibangun oleh Pak Jokowi sejak 2014 makanya ini kan ditingkatkan lagi," kata dia.

Fondasi-fondasi itu antara lain seperti kebijakan pembangunan infrastruktur hingga kebijakan satu harga. Ma'ruf menambahkan perlu ada penguatan kebijakan-kebijakan di sektor ekonomi daerah.

"Nantinya ke depan itu penguatan ekonomi daerah. Daerah yang punya potensi ekonomi dibangun, dikuatkan menyangkut masalah pertanian, peternakan, masalah yang menyangkut investasi di daerah nanti melibatkan unsur-unsur daerah ini hal yang saya pikir penting," tuturnya.

Tak hanya itu, menurutnya sumber daya manusia (SDM) di setiap daerah harus ditingkatkan. SDM setiap daerah harus dipacu sehingga memilik daya saing dan daya juang.

Parpol Belum Serius Cegah Korupsi di Legislatif

Parpol Belum Serius Cegah Korupsi di Legislatif

Anggota DPRD Kota Malang menjadi sorotan setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan 21 anggota legislatifnya terjerat korupsi secara bersama-sama.

Selain Kota Malang, sebagian besar anggota DPRD Provinsi Jambi juga disebut menerima suap dari Pemprov Jambi sebagai uang pelicin ketok palu APBN 2017 dan APBN Perubahan 2018.

Peneliti Indonesian Corruption Watch (ICW) Alma Sjafrina menilai, masifnya para anggota legislatif terjerat korupsi lantaran belum adanya reformasi di tubuh partai. Meski berulang kali kadernya menjadi pesakitan komisi anti rasuah tersebut.

Dari hasil penelitian beberapa perkara korupsi di KPK, terungkap kebanyakan para anggota DPRD mengklaim butuh biaya besar sebagai ongkos operasional partai.

"Belum ada pembenahan serius mencegah korupsi di legislatif, polanya sama ada keterlibatan kepala daerah, birokrasi, dan DPRD. Bisa dilihat belum ada pembenahan di situ. Jadi akar masalahnya itu reformasi di parpol," ujar Almas dalam diskusi di Gado-Gado Boplo Menteng, Jakarta Pusat.

Dalam beberapa kesempatan, ia mengaku pernah melakukan wawancara terhadap sekretaris jenderal ataupun pengurus partai politik di tingkat pusat ataupun daerah. Wawancara dilakukan untuk mengetahui lebih lanjut mengenai dana operasional partai.

Hasilnya, kata dia, hampir sebagian partai politik di parlemen tidak mencantumkan nominal anggaran yang dihabiskan ataupun kebutuhan anggaran untuk kegiatan partai politik.

Bahkan, sambung Almas, adanya bantuan dana dari negara terhadap partai politik terkesan tidak cukup efektif mengubah sistem partai politik agar lebih transparan dalam mengelola tata keuangan. Jika disuruh memilih, partai politik tidak akan menggunakan dana bantuan dari negara lantaran dituntut secara transparan.  Tour Murah

"Respons itu kita temukan saat wawancara terhadap sekjen parpol di tingkat nasional, daripada bantuan keuangan negara dinaikkan tapi kita dirumitkan ya sudah, negara enggak usah kasih bantuan ke parpol. Mereka juga tidak mau membuka berapa kebutuhannya," ujar dia.